Diklat Kepemimpinan Tk. II
Diklat Kepemimpinan Tk. II

Pemerintah  mempunyai  peranan  yang  menentukan  keberhasilan penyelenggaraan  pemerintahan  negara  yang  baik,  yang  dilakukan  bersama dengan  unsur-unsur  (stakeholders)  lainnya  yakni  dunia  usaha  (private  sectors) dan  masyarakat  (civil  society).  Untuk  memainkan  peranan  tersebut,  diperlukan Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  yang  memiliki  standar  kompetensi  yang dipersyaratkan  oleh  jabatannya  masing-masing  yang  terindikasi  dari pengetahuan,  wawasannya  yang  luas  dan  selalu  mengikuti  perkembangan terbaru  d  bidang  tugasnya,  serta  dari  nilai,  sikap,  dan  perilakunya  yang  penuh dengan  kesetiaan  dan  ketaatan  kepada  negara,  bermoral  dan  bermental  baik, netral,  sadar  akan  tanggung  jawabnya  sebagai  pelayan  publik,  dan  mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk  dapat  membentuk  sosok  PNS  seperti  tersebut  di  atas,  perlu dilaksanakan  pembinaan  melalui  jalur  Pendidikan  dan  Pelatihan  (Diklat)  bagi seluruh  jajaran  PNS,  terutama  terhadap  PNS  dalam  jabatan  str uktural  karena berperan sebagai pengelola dan pelaksana kebijakan publik dan atau keputusan politik.  Dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  101  Tahun  2000  tentang Pendidikan  dan  Pelatihan  Jabatan  Pegawai  Negeri  Sipil,  antara  lain  ditetapkan jenis-jenis  Diklat  PNS.  Salah  satu  jenis  diklat  yang  diperlukan  dalam

pembentukan  kompetensi  PNS  pada  jabatan  struktural  eselon  II  adalah  Diklat Kepemimpinan Tingkat II (Diklatpim Tk. II).

 

  1. Tujuan dan Sasaran

 

  1. Tujuan

Sesuai dengan ketentuan PP No. 101 tahun 2000 Diklatpim Tk. II bertujuan:

  1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian,  keterampilan dan  sikap PNS untuk dapat  melaksanakan tugas  dan  jabatan  eselon  II  secara  profesional dengan  dilandasi  kepribadian  dan  etika  PNS sesuai  dengan  kebutuhan instansinya.
  2. Menciptakan  aparatur  yang  mampu  berperan  sebagai  Pembaharu  dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
  3. Memantapkan  sikap  dan  semangat  pengabdian  yang  berorientasi  pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat.
  4. Menciptakan kesamaan  visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas  pemerintahan  umum  dan  pembangunan  dem i  terwujudnya kepemerintahan yang baik.

 

  1. Sasaran

Sasaran Diklatpim Tk. II adalah tersedianya PNS yang memiliki kompetensi

dan standar kompetensi jabatan eselon II.

  1. Kompetensi

Kompetensi  jabatan  PNS  adalah  kemampuan  yang  harus  dimiliki  oleh seorang  PNS  berupa nilai-nilai,  sikap,  perilaku,  pengetahuan  dan  keterampilan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya. Sesuai  dengan  tugas,  wewenang,  dan  tanggungjawab  dalam penyelenggaraan Pemerintahan  dan  pembangunan,  PNS  pemangku  jabatan struktural  eselon  II  memerlukan  standar  kompetensi  jabatan  yang  meliputi kompetensi  dasar  (integritas,  kepemimpinan,  perencanaan  dan pengorganisasian,  kerjasama,  fleksibilitas)  dan  sejumlah  kompetensi  bidang lainnya. Dengan memperhatikan keragaman bidang tugasnya, maka kompetensi yang  dapat  dipenuhi  melalui  penyelenggaraan  Diklatpim  Tk.  II  ini  meliputi kompetensi dasar yang dirincikan sebagai kemampuan dalam:

 

  1. Mengaktualisasikan  nilai-nilai  kejuangan  dan  pandangan  hidup  bangsa menjadi  sikap  dan  perilaku  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dan pembangunan;
  2. Memahami paradigma kepemimpinan dan pembangunan yang relevan dalam upaya  mewujudkan  good  governance  dan  mencapai  tujuan  berbangsa  dan bernegara;
  3. Merumuskan  kebijakan, program dan  kegiatan sesuai dengan   visi, misi  dan strategi yang ditetapkan;
  4. Memahami  dan  menerapkan  prinsip-prinsip  good  governance  secara  serasi dan terpadu;
  5. Memahami  dan  menjelaskan  keragaman  social  budaya  lingkungan  dalam rangka peningkatan citra dan kinerja organisasi;
  6. Membangun  organisasi  pekerjaan  dilingkungan  kerja  dengan  dukungan perorangan tertentu  dan  manajem en  berbasis  pengetahuan  (knowladge management);
  7. Mengaktualisasikan  kode  etik  PNS  dalam  meningkatkan  profesionalitas, moralitas dan etos kerja satf dan dirinya;
  8. Melaksanakan  keseluruhan  kegiatan  pengelolaan  kebijakan  dan  program termasuk pelaporan pertanggungjawabannya (akuntabilitas);
  9. Menyiapkan  dan/atau  mengambil  keputusan  dalam  rangka  pelaksanaan pengelolaan kebijakan dan/atau pelayanan sesuai dengan tanggungjawabnya dan tatanan sistem yang berlaku;
  10.  Meningkatkan  akuntabilitas  unit/  instansi  dalam  kerangka  produktivitas aparatur.

Ikuti Kami ...

Galeri Foto & Video

Statistik Pengunjung

Online saat ini
2
Hari ini
52
Kemarin
95
Bulan ini
1552
Tahun ini
5080
Semua hari
28633

Kurs Valuta Asing

Loading ...